Ketika menyalakan televisi atau membaca berita, entah itu di koran atau media online, mungkin kita sering terpapar berita seputar pilkada. Begitu juga dengan isi timeline sosial media, sering kita menemukan obrolan soal hal tersebut. Memang, sih, saat ini pilkada jadi salah satu topik yang hangat dibicarakan. Sebagai remaja yang kritis, tentunya kita enggak tinggal diam dong dalam menyikapi fenomena pilkada ini. Karena, pilkada memiliki pengaruh, dalam hidup kita.

Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memberikan suara saat pemilihan umum atau disebut juga dengan hak untuk memilih. Hak ini kita miliki ketika genap menginjak usia 17 tahun. Sejak tahun 2005, Indonesia enggak hanya menjalankan pemilu untuk memilih anggota DPR/MPR dan presiden serta wakil presiden saja. Tetapi, kita juga berhak menentukan siapa yang akan memimpin daerah tempat tinggal kita selama lima tahun ke depan.

Bicara soal pemerintahan daerah, ada dua tingkatan yang harus kita ketahui. Pertama, pemerintahan daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Kedua pemerintahan kabupaten/kota yang dikepalai bupati/wali kota. Nah, inilah yang nantinya akan kita pilih di pilkada serentak yang berlangsung tanggal 15 Februari. Pada Pilkada serempak ini, total ada 101 daerah di Indonesia yang menjalani Pilkada. Ke-101 daerah tersebut terbagi atas 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Berikut provinsi, kabupaten dan kota yang menjalani Pilkada 2017.

Sorong, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Kepulauan Mentawai, Kampar, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Musi Banyuasin, Bengkulu Tengah, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Mesuji, Lampung Barat, Tulang Bawang, Bekasi, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes, Kulonprogo, Buleleng, Flores Timur, Lembata, Landak, Barito Selatan, Kotawaringin Barat, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Banggai Kepulauan, Buol, Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Takalar, Bombana, Kolaka Utara, Buton, Boalemo, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Nduga, Lanny Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Jayapura, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, Tambrauw, Maybrat.

Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Sabang, Tebing Tinggi, Payakumbuh, Pekanbaru, Cimahi, Tasikmalaya, Salatiga, Yogyakarta, Batu, Kupang, Singkawang, Kendari, Ambon, Jayapura, Sorong.

Secara umum, pemilih pemula bisa didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang belum genap berusia 17 tahun saat pemilihan presiden 2014 lalu atau saat Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Lebih jauh lagi, menurut Hadar Nafis Gumay, komisioner KPU Indonesia, pemilih pemula bisa memiliki definisi yang lebih luas. Beliau menyebutkan, "Kategori pemilih pemula itu kan luas, sudah tua tapi baru bisa memilih untuk pertama kalinya, itu termasuk pemilih pemula juga."

Jumlah pemilih pemula dalam Pilkada 2017 ini lumayan besar, lho. Karena itu, remaja seperti kita cukup memegang peranan penting, nih, dalam menentukan siapa nantinya yang akan menjadi pemimpin di daerah tempat tinggal kita. Sebagai contoh, menurut Betty Epsilon Idroos, Ketua Sosialiasi KPUD Jakarta, data terakhir yang dikumpulkan oleh KPUD Jakarta menyebutkan ada sekitar 3% pemilih pemula di Jakarta yang berumur 17 – 21 tahun. Sementara untuk pemilih muda, yaitu yang berusia 17 – 30 tahun mencapai angka 29%.

Enggak hanya di Jakarta, jumlah pemilih pemula di daerah lain pun cukup besar.

             

Indonesia merupakan negara kesatuan, karena itu kedaulatan negara bersifat tunggal. Artinya, pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh dalam sistem pemerintahan, atau biasa disebut sentralisasi. Namun, karena Indonesia luas, serta terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan, maka akhirnya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara desentralisasi. Hal ini berdasarkan kepada Pasal 18 A dan 18B UUD 1945. Sehingga kita pun mengenal adanya otonomi daerah.

Ada beberapa kebijakan yang diambil langsung oleh pemerintah daerah lokal. Sehingga, peran pemimpin daerah ini sangat penting karena gubernur memiliki peran ganda, yaitu sebagai kepala daerah dan juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "Indonesia merupakan negara kesatuan yang dipimpin oleh seorang presiden. Tapi, ada otonomi daerah sehingga ada beberapa bidang yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena sudah dikuasakan kepada pemerintah daerah," ungkap Betty.

Sebagai contoh, kita bisa ambil daerah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan daerah khusus karena di provinsi ini terdapat ibu kota negara. Betty menjelasan, karena fungsinya sebagai tempat ibu kota negara, maka gubernur mempunyai posisi strategis yang enggak hanya berkuasa penuh atas daerah Jakarta tapi juga pada ibu kota negara. "Posisi strategis itu tentunya akan mempengaruhi kehidupan kita yang tinggal di daerah itu.

Makanya, penting untuk ikut memilih calon pemimpin karena merekalah yang nantinya akan mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan kita (rakyat)," ujar Betty Epsilon Idroos. Enggak hanya di Jakarta, pemimpin terpilih di kota, kabupaten atau provinsi lainnya juga memegang fungsi penting dalam mengambil kebijakan yang akan

"Mengikuti pilkada itu penting banget. Kalau kita punya bayangan kota yang keren itu seperti apa, maka cara terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan memilih calon pemimpin yang kira-kira punya gagasan serupa yang kita inginkan. Selain itu, pilkada itu dekat dengan kita. Pilkada berbicara tentang provinsi kita, kota kita, rumah kita."
(Pandji Pragiwaksono, comic)
(foto: dok. Pio Kharisma Yongha)

pendidikan, kesehatan, perumahaan, penataan ruang perkotaan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informatika, perindustrian dan lainnya.

Maraknya pemberitaan seputar pilkada ini ternyata memberi efek kepada remaja seperti kita. Karena akhirnya, semakin banyak remaja yang peduli akan pilkada. Selain itu, dari pihak KPU sendiri juga melakukan berbagai upaya agar remaja semakin paham akan pentingnya pilkada. KPUD Jakarta misalnya, mengadakan Election Short Course dan Election Camp yang diikuti oleh siswa SMA dan mahasiswa untuk memperkenalkan seperti apa pilkada nantinya.

Selain itu, KPUD juga membentuk Relawan Demokrasi. Tujuannya adalah sebagai perpanjangan tangan KPUD dalam menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pilkada. Utami Nur Kholifah, salah seorang Relawan Demokrasi, bercerita, "Sekarang antusiasnya lebih terasa. Kalau dulu, tergantung kepada calonnya. Kalau waktu pemilu Presiden, itu heboh, begitu juga dengan pilgub, euforianya lebih terasa. Kalau pemilu legislatif agak kurang sih. Kalau aku bandingin dari pengalamanku dulu saat jadi relawan demokrasi waktu pemilihan presiden, tingkat partisipasi untuk pilgub ini lebih tinggi. Begitu juga dengan pemilih pemula, mungkin karena ini pengalaman pertama dan remaja sekarang lebih melek politik."

 

 

"Pemerintah provinsi akan benar-benar mendatangkan efek langsung ke kehidupan kita. Misalnya dari segi kebersihan kota, air yang ada di rumah, fogging nyamuk, pengolahan sampah, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Jadi efeknya ekstrem bgt dan sangat banyak. Menurutku, kalau enggak ikut milih ya kita enggak ada hak untuk complain kalau yang kepilih calon yang kita enggak suka."
(Arifin Putra, aktor)
(foto: dok.MNC Pictures)

 

"Ikut pilkada itu penting karena satu suara yang kita berikan menunjukkan kepedulian kita sebagai anak muda Indonesia. Selain itu, bisa saja pemimpin yang kita pilih kalah hanya karena beda satu suara saja. Kalau semua generasi muda seperti kita memiliki mental berani dan mau memilih, Indonesia pelan-pelan akan menjadi negara yang maju karena dipimpin oleh pemimpin yang baik dan benar."
(Bella Tanureja, kelas 10 Anderson School, BSD)

"Jika banyak orang berpikir bahwa suara kita itu enggak berarti, nanti bisa saja pilihan yang kita enggak mau atau pilihan yang buruk terpilih. Kalau itu terjadi, kita enggak bisa marah atau kesal karena kita enggak melakukan apa-apa dengan hak pilih kita. Jadi, sayang banget kalau enggak dipakai."
(Maria, 19 tahun, Universitas Atma jaya)

"Pilkada itu penting. Buatku efeknya bisa banyak. Baik langsung dan enggak langsung. Pilkada menentukan siapa pemimpin di daerah kita, dia yang mengatur birokrasi, menentukan penggunaan anggaran tahunan dan menentukan sistem kemasyarakatan. Kalau dapat pemimpin yang enggak bersih atau korupsi, akan ada banyak program enggak jelas yang dimasukkan dalam anggaran. Dapat pemimpin yang enggak tegas, sistem birokrasi bakal kacau. Ya pokoknya pilkada penting, karena itu menentukan nasib kota kita untuk lima tahun ke depan"
(M. Hamdani Syamra, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

"Dalam setiap pertunjukan stand-up comedy, dalam setiap buku yang aku tulis, dalam setiap lagu yang aku rilis, selalu ada pesan tentang Indonesia yang lebih baik. Cara mewujudkannya dengan mau melek politik. Dan pilkada adalah proses politik yang teramat berharga dan dekat dengan kita."
(Pandji Pragiwaksono, comic)
(foto: dok. Pio Kharisma Yongha)

"Bisa dengan melakukan kampanye atau mensosialisasikan melalui platform media sosial yang biasa dipakai remaja. Bisa juga dengan cara yang fun seperti comic strip, meme, video kreatif, dan lainnya."
(Veronica, mahasiswa semester 5 UMN Jakarta)

"Menurutku sosialisasi pemerintah sangat penting. Misalnya waktu itu sekolahku bekerja sama dengan KPU Kota Bogor mengadakan e-voting untuk memilih ketua OSIS dan ketua MPK. Menurutku cara ini berhasil untuk memperkenalkan pemilu pada remaja karena saat ini remaja lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan teknologi."
(Mila Cornelia, kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Bogor)

 

Belum punya hak pilih karena belum berusia 17 tahun bukan berarti kita enggak bisa menunjukkan kepedulian, lho. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk partisipasi terhadap pilkada.

"Kita bisa mencaritahu program yang diusung semua calon dan mengambil kesimpulan dari situ. Jadi kita tahu, mana yang menurut kita tepat untuk memimpin. Kalau kita merasa si A sebaiknya menang karena programnya bagus, kita bisa bilang kepada keluarga atau teman yang sudah punya hak pilih. Diskusi sama mereka. Bisa juga ngomong kepada orang yang belum yakin dan meyakinkan kalau memilih adalah hak kita sebagai warga negara."
(Arifin Putra, aktor)
(foto: dok.MNC Pictures)

"Ikuti perkembangan pilkada lewat media apa pun, media sosial atau media massa. Bisa juga dengan menyuarakan pendapat kita lewat forum formal atau akun media sosial pribadi, tapi dengan bahasa yang bagus."
(Sewitra Bagaskara, Mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang)

Ngomongin soal pemimpin, Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan hanya beliau, masih ada beberapa perempuan hebat lain yang terbukti mampu menjadi seorang pemimpin, misalnya Ibu Tri Rismaharini, walikota Surabaya, dan Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Di pilkada Jakarta 2017, salah satu calon yang bertanding juga perempuan, yaitu ibu Sylviana Murni. Namun sayangnya, menurut data di KPU, jumlah perempuan yang mencalonkan diri di Pilkada 2017 ini menurun ketimbang Pilkada yang diadakan tahun 2015 lalu. Di Pilkada kali ini, tercatat hanya ada 44 perempuan (7.17%) yang berpartisipasi menurun sekira 0,30 persen, dari 7,45 persen saat periode 2015 silam.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Siti Anggriani menyebut ada dua alasan yang membuat partisipasi kaum hawa menurun dalam Pilkada 2017 serentak dibandingkan dengan periode 2015 silam. Menurut dia, partai politik saat ini cenderung lebih memperhatikan elektabilitas dan kekuatan modal sehingga perempuan cenderung menjadi kaum minoritas dari segi hal tersebut dibandingkan dengan laki-laki. Hmm, saatnya mengubah hal ini di masa depan!

 
 

"Menurut aku, calon perempuan dan calon laki-laki sama aja, tergantung kepada bagaimana program yang mereka usung. Namun, aku sendiri kagum kepada Ibu Sylvi. Aku kagum karena ada sosok perempuan pintar yang paham dengan pemerintahan. Kebetulan aku aktif di organisasi Betawi dan beliau juga, jadi aku bisa belajar banyak dari beliau. Selain beliau, aku juga kagum dengan Ibu Risma. Kebetulan aku memang cita-citanya pengin terjun ke bidang pemerintahan, dan dengan pencalonan Ibu Sylvi, aku jadi makin yakin kalau suatu hari nanti aku pasti bisa jadi pemimpin."
(Utami Nur Kholifah, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidyatullah, Relawan Demokrasi Jakarta Barat).

"Perempuan yang bisa jadi pemimpin itu hebat. Soalnya dia bisa mengurus organisasi besar dan orang banyak. Aku merasa bangga kalau ada perempuan yang mencalonkan diri jadi kepala daerah. Kalau yang aku suka, sih, Ibu Risma, karena aku sempat tinggal di Surabaya. Program penghijauan yang dilakukan Ibu Risma itu keren banget, bisa bikin Surabaya jadi enggak terlalu panas lagi."
(Alya Nur Zurayya, Ilmu Komunikasi Binus University)

Reporter: Ifnur Hikmah

Editor: Trinzi Mulamawitri

Video editor: Gestha Aru Kumbara

Desain & Layout: Grace Marcella Rantetana